Pendapat Akhir Fraksi : Turunnya Anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Mendapat Perhatian
Pendapat Akhir Fraksi : Turunnya Anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Mendapat Perhatian
Tujuh Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Kebumen menyatakan dapat menerima dan menyetujui terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2025. Hal tersebut tergambar dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap Raperda tentang APBD TA 2025, Jum’at (22/11).
Pada Pendapat Akhir masing-masing Fraksi, ada sejumlah catatan yang disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi terhadap Raperda APBD TA 2025. Fraksi PPP melalui Jubir Sri Khalimah misalnya, meminta kepada Pemerintah Daerah untuk merumuskan strategi dalam rangka peningkatan pendapatan dan melakukan antisipasi terhadap adanya kemungkinan pengurangan kembali pendapatan transfer ditahun 2025. Fraksi PPP juga berharap agar Pemerintah Daerah konsisten dengan prioritas-prioritas pembangunan yang telah dicanangkan di dalam dokumen perencanaan.
“Alokasi anggaran Dinas Pertanian dan Pangan dalam APBD TA 2025 turun apabila dibandingkan dengan 2024, ini tidak sejalan dengan arah kebijakan tahunan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026,” ujar Khalimah.
Hal senada disampaikan oleh Fraksi Golkar Demokrat yang menyoroti turunnya anggaran pada Dinas Pertanian dan Pangan serta perlunya Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi pengelolaan keuangan daerah.
Permasalahan turunnya anggaran Dinas Pertanian dan Pangan juga mendapat atensi dari Fraksi PDIP. Pengalokasian anggaran diminta untuk diarahkan secara lebih baik sesuai dengan arah kebijakan dan tema pembangunan tahun 2025. Fraksi PDIP juga memberi perhatian pada target penurunan kemiskinan sebesar 1% di tahun 2025 yang menjadi PR besar dan potensi PAD dari sektor perikanan dan kelautan baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap melalui retribusi.
Sementara itu Fraksi Partai Nasdem menyoroti tentang perlunya optimalisasi terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, termasuk pengelolaan yang lebih baik terhadap pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan aset daerah
“Fraksi NasDem mendorong Pemerintah Daerah untuk mengeksplorasi potensi sumber pendapatan baru, seperti pengembangan sektor pariwisata, perikanan, dan industri kreatif,” kata Munarso, Jubir Fraksi Partai Nasdem.
Selanjutnya Fraksi PKB melalui Fauhan Fawwaqi menekankan tentang satu data kabupaten Kebumen dan minimnya anggaran OPD yang membidangi tema besar dari Pembangunan Tahun 2025 yakni Dinas Pertanian dan Pangan serta Dinas Perindag KUKM.
Sejalan dengan Fraksi lainnya, Fraksi Amanat Sejahtera menyoroti pengalokasian dana penanggulangan bencana yang belum memadai dalam APBD. Fraksi Amanat Sejahtera juga meminta perlunya kajian secara detail terkait dengan Percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Fraksi Gerindra menegaskan agar penyusunan APBD tahun anggaran 2025 harus tetap selaras dengan visi yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen tahun 2021–2026. Fraksi Partai Gerindra berharap setelah Raperda APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan menjadi Perda, seluruh OPD segera menyusun strategi untuk melakukan percepatan proses pelaksanaan anggaran kegiatan tanpa mengabaikan kualitas pelaksanaan kegiatan.
Acara dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kebumen, Pjs Bupati Kebumen, Sekda, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Camat dan Para Kabag di lingkungan Pemkab Kebumen.
---- Berita Terkait ----
