Komisi B Raker Dengan BPS Kebumen Bahas Data Kemiskinan
Komisi B Raker Dengan BPS Kebumen Bahas Data Kemiskinan
Komisi B menyelenggarakan Rapat Kerja dengan mengundang Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen di Ruang Rapat Komisi B, Rabu (08/01). Rapat membahas tentang Data Kemiskinan. Ketua Komisi B, Saiful Anwar dalam pembukaan Raker mengatakan bahwa hingga saat ini Kabupaten Kebumen masih termasuk kabupaten termiskin di Jawa Tengah. Padahal menurut Saiful dengan APBD sebesar 3 Trilyun yang notabene lebih besar dari APBD Kabupaten tetangga, namun dari sisi angka kemiskinan, Kabupaten Kebumen masih memiliki angka kemiskinan yang lebih tinggi.
“APBD kita 3T, kabupaten tetangga APBD nya di bawah kita namun untuk angka kemiskinan kita masih di atas mereka” ujar Saiful.
Menanggapi hal tersebut, Ketua BPS Kebumen Kus Haryono mengatakan di tahun 2024 secara angka memang masih di nomor 35, namun secara penurunan Kabupaten Kebumen turun secara signifikan di angka 0,36. Kus Haryono selanjutnya menjelaskan bagaimana BPS melakukan survey. Menurutnya BPS melakukan survey 2 kali dalam setahun. Pihaknya melakukan pendataan secara langsung dengan menerjunkan tim di setiap wilayah. Data yang dihasilkan merupakan data makro tidak menggunakan by name by addres, pendataan dilakukan melalui survey di sebagian kecil. Dari sampel tersebut kemudian untuk melakukan evaluasi ke seluruh Kebumen.
Kus Haryono melanjutkan bahwa BPS tidak sekedar mengeluarkan angka-angka tapi sebelumnya sudah dilakukan pemahaman dan beberapa kajian.
“Di tahun 2022 kita melakukan survey dengan Bappeda. Beberapa hasil survey kita menemukan warga yang sudah tidak mau lagi diberikan Bansos. Adapula tim pengawas yang memastikan bahwa hasil survey tidak mengada-ngada,” urai Kus. Hasil Survey yang sudah dilakukan beberapa kajian tersebut kemudian dikirim ke Provinsi selanjutnya ke Pusat.
Sigit Ragil anggota Komisi B mengungkapkan bahwa sebelum menjadi anggota DPRD, dirinya selalu keliling keluar masuk rumah setiap harinya namun melihat tidak terlalu masuk dalam golongan miskin. Sigit kemudian menanyakan metode pencarian data apa menggunakan quisioner atau ada metode lainnya.
Menjawab pertanyaan tersebut, Kus Haryono menjelaskan bahwa BPS itu istilahnya mendiagnosa, melakukan survey, tidak semuanya didata. Terkait valid atau tidak valid, Kus Haryono mengungkapkan jelas ada eror di setiap survey.
“Tidak 100%, itu benar Pak. Pasti ada eror nya. Eror juga bisa datang dari responden, bisa jadi responden tidak jujur, itu di luar kendali kami. Dalam melakukan survey ada pengawasan Pak, jadi kita selalu cek pada waktu itu, jika memerlukan dating lagi, kita dating lagi,” beber Kus.
Beberapa anggota DPRD memberi masukan agar pelaksanaan survey dilakukan dengan cara yang agak berbeda. Kus Haryono menjelaskan bahwa BPS sudah beberapa tahun tidak menggunakan perangkat namun dengan merekrut warga Kebumen yang menjadi mitra setelah sebelumnya diseleksi dan dilatih. Untuk prosedur tetap melakukan izin terlebih dahulu untuk menghindari penipuan atau penyelewengan yang mengatasnamakan BPS.
---- Berita Terkait ----
