Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda APBD 2025, Sejumlah Pertanyaan Muncul
Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda APBD 2025, Sejumlah Pertanyaan Muncul
DPRD Kabupaten Kebumen menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025, Senin (04/11). Sebanyak 7 Fraksi yang terbentuk pekan kemarin, secara bergiliran menyampaikan pandangannya melalui juru bicara masing-masing.
Beberapa hal menjadi pertanyaan dari fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD 2025, diantaranya adalah tentang defisit anggaran sebesar 86,768 Milyar dan target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fraksi Gerindra misalnya, menanyakan langkah yang akan diambil Pemkab seandainya terdapat ketidakcapaian dalam penutupan selisih tersebut. Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), Fraksi Golkar Demokrat memandang target Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih bisa ditingkatkan lagi.
“Kami menyarankan agar pemerintah memperluas basis pajak dengan mempermudah izin usaha bagi pelaku usaha kecil dan menengah serta mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi yang selama ini belum maksimal,” ujar Restu Gunawan, juru bicara Fraksi Golkar Demokrat. Senada dengan Fraksi Golkar Demokrat, Partai Nasional Demokrat juga mendorong eksekutif untuk senantiasa melakukan optimalisasi peningkatan PAD, menerapkan digitalisasi PAD dan mengurangi tingkat kebocoran.
Sementara itu Fraksi PDI Perjuangan menyoroti tentang menurunnya target PAD dibanding realisasi tahun sebelumnya dan meminta semua perangkat daerah untuk selalu menerapkan prinsip 3E yakni efektif, efisien dan ekonomis. Hal ini penting agar dengan keterbatasan anggaran yang tersedia, tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah yang telah dicanangkan tetap dapat tercapai tepat waktu dan tepat mutu. Selanjutnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa melalui juru bicaranya mempertanyakan langkah-langkah pengetatan/efisiensi anggaran apa saja yang akan diterapkan oleh ekskutif untuk mengantisipasi kemungkinan yang terburuk dari dampak kondisi dunia saat ini, sementara kondisi Kabupaten Kebumen, masih menjadi Kabupaten termiskin di Jawa Tengah.
Disamping beberapa pertanyaan di atas, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan juga merekomendasikan kepada Pemkab agar belanja daerah dapat ditekankan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat. Alokasi anggaran harus lebih banyak diarahkan pada sektor UMKM, yang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian masyarakat di Kabupaten Kebumen. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berharap anggaran tahun 2025 lebih banyak dialokasikan untuk program-program yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, seperti pelatihan kewirausahaan, bantuan permodalan, dan akses pasar bagi produk-produk lokal.
Rapat Paripurna dihadiri oleh pimpinan sementara dan anggota DPRD, sementara dari pihak eksekutif hadir Pjs. Bupati Kebumen, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala OPD, Kepala Bagian dan Pimpinan BUMD. (hms)
---- Berita Terkait ----
