Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda RPJMD, Masalah Kemiskinan Jadi Sorotan
Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda RPJMD, Masalah Kemiskinan Jadi Sorotan
Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Kebumen menyampaikan Pandangan Umum terhadap Raperda RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029, dalam Rapat Paripurna yang dihelat Senin (02/06). Acara yang diselenggarakan di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD ini dihadiri oleh pimpinan dang anggota DPRD, Wakil Bupati Kebumen, Forkopimda, Pejabat di lingkungan Pemkab Kebumen, Instansi vertikal, pimpinan BUMD dan awak media.
Sejumlah tanggapan, catatan, pertanyaan dan pernyataan mengemuka dalam pandangan umum Fraksi kali ini. Diantaranya yang menjadi concern Fraksi-Fraksi yaitu penjelasan tentang terobosan yang akan dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen mengingat hingga saat ini Kebumen masih menjadi Kabupaten/Kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi Provinsi Jawa Tengah.
”Fraksi Partai Gerindra meminta penjelasan dari segi ekonomi terkait dengan sasaran arah kebijakan yang akan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujar Sri Susilowati, juru bicara Fraksi Gerindra.
Sementara Fraksi Golkar Demokrat berharap pelaksanaan penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif dan transparan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, guna memastikan bahwa lima tahun kedepan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen dapat ditingkatkan secara merata dan menyeluruh.
Program-program yang ada nantinya diharapkan mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, serta menjadi wujud nyata dari visi misi 5 tahun kedepan, sehingga seluruh lapisan masyarakat bisa menikmati hasil pembangunan yang ada.
“Peraturan Daerah yang disusun nantinya benar-benar merespon dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan prinsip peningkatan kesejahteraan Kabupaten Kebumen,” terang Faiq, Jubir Fraksi Partai Nasdem.
Sedangkan Fraksi PDIP lebih banyak menyoroti tentang strategi apa yang akan ditempuh pemerintah daerah dalam menumbuhkan iklim investasi dan peningkatan indikator pembangunan manusia serta mempertanyakan kualitas pelayanan kesehatan, pendanaan pendidikan, reformasi birokrasi dan kemandirian keuangan daerah.
---- Berita Terkait ----
