Tingkatkan Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan DPRD, Sekwan Kebumen Ikuti Workshop Nasional
Tingkatkan Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan DPRD, Sekwan Kebumen Ikuti Workshop Nasional
SOLO - Peran dan fungsi Sekretariat DPRD dalam era otonomi daerah, sangat strategis dalam membantu jalannya proses pembangunan di daerah. Khususnya dalam menjembatani hubungan antara eksekutif dan legislative pada saat ini cukup rentan dengan berbagai polemik kepentingan. Hal ini menjadi sangat penting guna menciptakan tata pemerintahan yang baik. Diantaranya yang mengandung nilai-nilai demokratis, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi serta keterlibatan masyarakat luas, aktif dan nyata dalam setiap program pembangunan yang menyangkut kepentingan daerah secara bersama.
Bertempat di Hotel Best Western Premier Solo, Sekretariat DPRD (Setwan) Kabupaten Kebumen bersama delegasi Setwan se-Indonesia mengikuti acara Workshop Nasional Asdeksi bertema Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Perspektif Pemeriksaan BPK pada Sekretariat DPRD. Kegiatan yang berlangsung sejak 11 - 14 November 2021 ini digelar dalam rangka peningkatan kemampuan dan kecakapan manajerial serta kepekaan dalam memfasilitasi para anggota dewan untuk merespons aspirasi masyarakat yang berkembang.
"Khususnya dalam menerapkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) agar kebijakan yang ditempuh tetap mengacu kepada kepentingan masyarakat serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Dra MM Sri Kuntarti Sekretaris DPRD Kebumen disela-sela acara.
Dalam rangka meningkatkan kapasitas tugas dan fungsinya, lanjut Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen, ia beserta staf mengikuti Workshop Nasional Asdeksi ini.
Adapun narasumber dalam acara tersebut diantaranya Dr. Erwin Antoni, SE, Ak, MT, M.Si, CA - Pusdiklat BPK RI, Suryo Hidayat, SH, M.Si - KemenPAN RB, Sumarso, S.Sos, M.AB, Janeslin Saragih, SE - Ditjend Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam negeri Republik Indonesia.
"Maka dengan adanya narasumber dari pihak BPK sangat diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja sektor publik dan terhindar dari penyimpangan yang ada," pungkas Sri Kuntarti. (*)
---- Berita Terkait ----
