Jalan Rusak Tak Kunjung Dibangun, Warga Lintas Kecamatan Mengadu ke DPRD
Jalan Rusak Tak Kunjung Dibangun, Warga Lintas Kecamatan Mengadu ke DPRD
Puluhan warga lintas Kecamatan melakukan Audiensi ke Gedung DPRD Kabupaten Kebumen Rabu (7/1/2026) sore. Dalam audiensi yang dipimpin Ketua DPRD H Saman ini perwakilan warga Desa Jladri dan Desa Banjararjo antara lain menyatakan kecewa dengan Pemkab karena tak mampu merealisasikan pembangunan jalan penghubung antar kecamatan yang telah lama rusak.
Menerima kedatangan warga, DPRD juga menghadirkan pimpinan dan anggota Komisi D yang membidangi urusan perencanaan dan pembangunan infrastruktur. hadir pula Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).
Ketua DPRD H Saman menyatakan akan segera turun untuk mengecek berapa volume yang perlu dibangun agar aspirasi tersalurkan tepat sasaran.
"Disini kami hadirkan DPUPR dan Bapperida yang akan membantu menjelaskan dan menjawab kekhawatiran Bapak Ibu semua. Kami akan bersama-sama turun ke lapangan untuk mengukur bersama, dan JJLS (yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten) akan dikonsultasikan oleh Komisi D ke Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR," tegas Ketua DPRD.
Senada, Ketua Komisi D Noviandri Dwi Alhadi mengatakan, pada prinsipnya lembaga legislatif akan berupaya agar kondisi jalan rusak di Kebumen tertangani dengan baik. Terkait keluhan yang disampaikan warga dari dua kecamatan, DPRD akan berkoordinasi dengan dinas teknis untuk penanganan lebih lanjut.
"Pada prinsipnya kami Komisi D tidak pilah pilih, tidak hanya terfokus pada satu wilayah atau satu titik, kami terbuka untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kebumen demi kemajuan bersama," ungkapnya.
Audiensi berjalan tertib dan interaktif diakhiri dengan foto bersama. Sebelum meninggalkan Gedung DPRD perwakilan warga menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang hadir dalam audiensi.
"Kami ucapkan terimakasih karena, paling tidak, aspirasi kami didengar dan diterima. Selanjutnya tanpa mengurangi rasa hormat kami menunggu jawaban hasil konsultasi Komisi D ke Pemerintah pusat seperti apa," pungkas perwakilan warga. (*)
---- Berita Terkait ----
